Indopers, Sumenep
Belakangan ini, rasanya masyarakat semakin mudah bersuara. Ada yang menyampaikan kritik lewat media sosial, membuat video, menulis di media, berdiskusi di kampus, sampai turun ke jalan. Teknologi membuat jarak antara warga dan pemerintah terasa semakin dekat. Setidaknya untuk menyampaikan keluhan.
Tapi menyampaikan suara dan didengar adalah dua hal yang berbeda.
Kita bisa melihatnya dari berbagai aksi yang muncul belakangan. Pada Oktober 2026, misalnya, aksi “Indonesia Sadar” diikuti mahasiswa dan masyarakat dengan membawa persoalan yang beragam, dari lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, penegakan hukum sampai layanan dasar. Tuntutannya pun tidak berdiri pada satu persoalan. Ada keresahan yang lebih luas tentang bagaimana negara menjalankan kebijakan dan merespons masyarakat. Sejumlah pengamat yang dikutip NU Online bahkan melihat aksi tersebut sebagai sinyal demokrasi yang perlu dijawab pemerintah melalui evaluasi kebijakan.
Di sini saya kira persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah benar atau masyarakat benar.
Pemerintah tentu punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Tidak semua kebijakan bisa dibuat berdasarkan keinginan masyarakat. Ada kepentingan yang harus dipertimbangkan, ada aturan yang harus dipatuhi, dan ada keputusan yang mungkin memang tidak populer tetapi dianggap perlu.
Namun, ada satu hal yang seharusnya tidak ikut hilang ketika pemerintah memegang kekuasaan: kesediaan untuk mendengar.
Jurgen Habermas, melalui gagasan demokrasi deliberatif, melihat dialog sebagai bagian penting dalam demokrasi. Masyarakat bukan hanya diberi kesempatan memilih pemimpin, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan alasan, kritik, dan pandangan terhadap keputusan publik.
Kalau begitu, mendengar tidak berarti pemerintah harus selalu mengatakan iya.
Mendengar berarti mau menjelaskan ketika masyarakat bertanya. Mau membuka ruang ketika ada kritik. Dan, yang tidak kalah penting, mau mengakui kemungkinan bahwa sebuah kebijakan memang perlu diperbaiki.
Masalahnya, dalam praktik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat kadang menjadi seperti dua pihak yang sibuk berbicara tetapi tidak benar-benar mendengarkan.
Kita bisa melihat kerumitan itu dalam aksi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Aksi yang berlangsung siang hari sempat berjalan tertib dan bahkan diwarnai dialog antara massa dan Gubernur DIY. Namun situasi kemudian berubah menjadi kericuhan pada malam hari dan berujung pada penangkapan. Ombudsman RI Perwakilan DIY kemudian meminta aparat mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif serta memastikan mereka yang tidak terbukti melanggar hukum dibebaskan.
Tentu saja, tindakan kekerasan atau perusakan tidak bisa dibenarkan. Negara tetap harus menjaga ketertiban. Tetapi persoalannya tidak berhenti di sana. Kita juga perlu bertanya, bagaimana negara membedakan antara kritik yang keras, aksi yang mengganggu ketertiban, dan tindakan kriminal?
Pertanyaan seperti ini penting karena cara negara merespons kritik akan menentukan bagaimana masyarakat memandang negara itu sendiri.
Jika kritik selalu dibaca sebagai ancaman, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan bahwa berbicara melalui jalur demokrasi akan membawa perubahan. Sebaliknya, jika pemerintah membuka ruang dialog, masyarakat pun memiliki alasan untuk percaya bahwa suara mereka tidak berhenti sebagai suara yang lewat begitu saja.
Pemerintah sendiri telah menyampaikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka. Dalam pernyataannya pada November 2026, Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menerima aspirasi yang disampaikan publik.
Itu tentu hal yang baik. Tetapi menurut saya, ukuran sebuah pemerintahan yang mau mendengar bukan terletak pada seberapa sering ia mengatakan, “kami mendengar”.
Ukuran sebenarnya justru terlihat setelah itu.
Apa yang dilakukan terhadap kritik tersebut? Apakah ada kebijakan yang dievaluasi? Apakah masyarakat mendapat penjelasan? Atau setelah keadaan kembali tenang, semuanya kembali seperti semula?
Demokrasi sering kali kita pahami sebatas pemilu. Datang ke TPS, memilih, kemudian menunggu lima tahun lagi. Padahal hubungan warga dengan negara tidak berhenti setelah surat suara masuk kotak.
Justru setelah pemilu selesai, pekerjaan demokrasi berjalan lebih panjang.
Warga tetap akan bertanya. Tetap akan mengkritik. Kadang juga akan marah. Pemerintah pun tetap berhak mengambil keputusan dan mempertahankan kebijakannya. Yang penting, keduanya tidak kehilangan ruang untuk berbicara.
Masyarakat sebenarnya tidak selalu menuntut pemerintah mengikuti semua keinginannya. Sering kali mereka hanya ingin tahu bahwa ketika berbicara, ada yang benar-benar mendengarkan.
Mungkin itu yang perlu diingat negara.
Kekuatan pemerintah bukan hanya ketika mampu membuat keputusan. Bukan pula ketika mampu mengendalikan keadaan. Ada kekuatan lain yang sering tidak terlihat, yaitu kemampuan untuk menerima kritik tanpa merasa kehilangan kewibawaan.
Sebab negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah diprotes.
Negara yang kuat adalah negara yang cukup percaya diri untuk mendengar suara yang tidak menyenangkannya, cukup terbuka untuk berdialog, dan cukup berani mengubah kebijakan ketika memang ada yang perlu diperbaiki.
Barangkali, di tengah masyarakat yang semakin ramai berbicara hari ini, yang dibutuhkan bukan negara yang semakin banyak bicara.
Melainkan negara yang mau berhenti sebentar.
Lalu mendengar.
Penulis : Fauzan Mutawaqil
(Mahasiswa Universitas Wiraraja Madura)
Social Header