PAMEKASAN – Tindakan oknum guru honorer di SDN Kanginan 1 Pamekasan yang diduga mencukur rambut murid secara paksa menuai kecaman dan penyesalan dari berbagai kalangan masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi mencederai hak-hak anak di lingkungan pendidikan.
Sejumlah pihak menyayangkan tindakan tersebut. Pasalnya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta memberikan perlindungan kepada peserta didik, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang dapat membuat anak merasa tertekan atau dipermalukan.
Publik menilai, penegakan kedisiplinan terhadap siswa memang merupakan bagian dari tanggung jawab tenaga pendidik. Namun, penerapannya harus tetap mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan tidak mengabaikan hak serta martabat anak.
Tindakan mencukur rambut murid secara paksa, apabila terbukti dilakukan tanpa persetujuan dan disertai unsur intimidasi atau kekerasan, perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
Hal tersebut juga perlu dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan agar segera melakukan klarifikasi, pemeriksaan, serta evaluasi terhadap oknum guru honorer yang bersangkutan apabila ditemukan pelanggaran.
Selain itu, pihak sekolah diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka kepada orang tua murid agar persoalan tersebut tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Pendidikan Harus Mengedepankan Perlindungan Anak
Publik berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga pendidik agar lebih memahami batas kewenangan dalam mendisiplinkan peserta didik.
Kedisiplinan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang berpotensi melukai fisik maupun psikologis anak
Saat tim media ini mendatangi sekolah SDN Kanginan 1 dengan lewat Audiensi kejadian tersebut dibiyakan oleh pihak sekolah, hal tersebut bisa berpotensi melanggar UU perlindungan anak .
Social Header