Indo pers, Bandarlampung.
Ketika Rakyat Menanggung Utang, Siapa yang Sesungguhnya Menikmati Proyek?
Jangan sampai rakyat mewarisi utang, sementara keuntungan pembangunan hanya dinikmati segelintir orang.
Ada luka yang tidak pernah tercatat dalam laporan pemerintah. Luka petani yang hasil panennya terlambat sampai pasar karena jalan rusak. Luka pedagang yang kehilangan pembeli karena akses semakin sulit. Luka anak-anak yang harus melewati jalan berlubang demi mengejar pendidikan. Luka rakyat kecil yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di atas jalan yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan.
Di tengah luka itu, pemerintah berbicara tentang pembangunan. Lima ruas jalan Lampung Timur dibiayai melalui pinjaman Rp200 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Tetapi pertanyaan mendasar rakyat belum boleh berhenti: apakah dana pinjaman ini sungguh-sungguh untuk kesejahteraan masyarakat, atau justru membuka ruang bagi kepentingan dan keuntungan segelintir pejabat serta pelaku proyek?
Ini bukan tuduhan bahwa pejabat telah melakukan korupsi. Ini adalah pertanyaan publik yang wajib dijawab dengan dokumen, transparansi, dan pemeriksaan independen.
Sebab uang pinjaman bukan uang cuma-cuma. Ia membawa bunga, cicilan, dan kewajiban yang akan membebani keuangan daerah. Pemberitaan pernah menyebut perkiraan bunga sekitar Rp24 miliar selama empat tahun. Angka itu harus dibuktikan melalui perjanjian resmi. Rakyat juga berhak mengetahui mengapa rencana pembiayaan utang Rp300 miliar dalam APBD 2026 berbeda dengan pembiayaan Rp200 miliar yang diumumkan PT SMI.
Jangan sampai rakyat membayar jalan yang dibangun dari utang, membayar bunga ketika jalan masih berdiri, lalu membayar kerusakannya ketika aspal telah hancur sebelum cicilan lunas!
Jika jalan dibangun dengan spesifikasi yang tidak sesuai, jika volume pekerjaan dikurangi, jika pengawasan hanya menjadi formalitas, atau jika tender tidak berlangsung secara sehat, maka yang dirampas bukan sekadar uang negara. Yang dirampas adalah hak rakyat atas keselamatan, pelayanan publik, dan masa depan yang lebih layak.
Kita telah melihat peringatan dari Lampung Tengah. Pada 20 November 2026, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin dengan indikasi kerugian negara sekitar Rp6,74 miliar. Perkara tersebut berasal dari APBD Lampung Tengah 2025, bukan pinjaman PT SMI Lampung Timur. Namun, peristiwa itu mengingatkan bahwa proyek jalan dapat menjadi sumber persoalan serius ketika pengadaan dan pengawasannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di Lampung Timur, isu dugaan setoran proyek yang beredar di masyarakat juga harus dijawab secara terbuka. Jangan ada orang yang dihukum oleh kabar, tetapi jangan pula kabar yang layak diperiksa dikubur oleh kekuasaan. Jika tidak ada penyimpangan, buktikan melalui keterbukaan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus membuka seluruh dokumen lelang lima ruas jalan yang dibiayai pinjaman PT SMI: mulai dari perencanaan, HPS, pemenang tender, nilai kontrak, spesifikasi teknis, konsultan pengawas, progres pekerjaan, hingga hasil uji mutu. Jangan hanya membuka pintu seremoni; bukalah pintu pertanggungjawaban.
Kami mendorong pembentukan tim pengawasan independen yang kredibel dan bebas konflik kepentingan, melibatkan ahli konstruksi, akademisi, unsur masyarakat sipil, dan perwakilan warga. Tim ini harus memeriksa kualitas material, ketebalan konstruksi, volume pekerjaan, kesesuaian kontrak, serta kondisi jalan setelah digunakan. Hasil pemeriksaan harus diumumkan kepada masyarakat.
Sebab rakyat tidak boleh hanya hadir ketika jalan diresmikan, tetapi dilupakan ketika jalan mulai retak.
Mulai sekarang, masyarakat harus mengubah posisi: jangan hanya menjadi penonton pembangunan. Awasi papan proyek, catat nilai kontrak, dokumentasikan proses pengerjaan, periksa hasilnya, dan laporkan dugaan penyimpangan melalui jalur resmi. DPRD, inspektorat, aparat pengawas, dan penegak hukum harus membuka ruang pengaduan yang dapat diakses warga.
Kita tidak menolak pembangunan. Kita menolak jika nama pembangunan dipakai untuk menutupi ketidakberesan. Kita tidak memusuhi investasi dan pinjaman daerah. Kita menuntut agar setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat, bukan menjadi beban yang diwariskan kepada anak cucu.
Wahai rakyat Lampung Timur, jangan biarkan jalan yang kalian lalui dibangun tanpa pengawasan dari mata kalian sendiri. Sebab ketika proyek bermasalah, pejabat mungkin berganti, kontraktor mungkin pergi, tetapi rakyat tetap tinggal bersama lubang-lubang jalan dan tagihan utang.
Jangan sampai yang mulus hanya laporan di atas meja, sementara jalan rakyat penuh lubang. Jangan sampai yang sejahtera hanya mereka yang berada di sekitar proyek, sementara petani, buruh, pedagang, dan anak-anak sekolah menjadi penanggung akibatnya.
Pembangunan bukan tentang seberapa banyak jalan diaspal, melainkan seberapa besar penderitaan rakyat berkurang.
Jika utang diambil atas nama rakyat, maka manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Jika proyek dibiayai dengan uang publik, maka prosesnya harus terbuka untuk publik. Dan jika ada yang bermain dengan amanah itu, hukum harus bekerja tanpa pandang jabatan.
Jangan wariskan kepada rakyat jalan yang cepat hancur dan utang yang panjang. Wariskanlah jalan yang kokoh, pemerintahan yang terbuka, dan keberanian masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.
Sebab jalan boleh dibangun oleh pemerintah, tetapi hak untuk mengawasinya berada di tangan rakyat.(**)
Social Header