PAMEKASAN – Polemik dugaan pemukulan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan kini menyeret sorotan tajam terhadap kepemimpinan Kasatpol PP, Munapik, S.Ag., M.Pd.I.
Pernyataan Munapik yang mengaitkan hubungan dengan Komisi I DPRD dan persoalan anggaran menuai kritik keras dari Ketua Komunitas Wartawan Indonesia (KWI) Pamekasan, Abdus Shomad, S.H.
Di tengah munculnya dugaan kekerasan terhadap anak buahnya, seorang pimpinan justru menyampaikan pernyataan:
Kalau saya rapat, saya sama Komisi I. Kalau saya dijendar-jendar, tidak dikasih anggaran."
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah kepentingan anggaran lebih penting daripada keselamatan dan harga diri anggota yang selama ini menjalankan tugas di lapangan?
Abdus Shomad menilai, pola pikir kepemimpinan seperti itu patut dipertanyakan. Sebab, jabatan Kasatpol PP bukan sekadar posisi untuk mengurus rapat, membangun hubungan dengan legislatif, atau memperjuangkan anggaran. Lebih dari itu, seorang Kasatpol PP memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk melindungi anggotanya.
Kalau anak buah diduga menjadi korban kekerasan, seharusnya pimpinan berdiri paling depan memberikan perlindungan. Bukan malah membuat pernyataan yang justru mengaitkan persoalan tersebut dengan kepentingan anggaran," tegas Abdus Shomad.
Menurut KWI, anggaran memang penting untuk menunjang operasional dan kegiatan Satpol PP. Namun, anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberanian seorang pimpinan dalam memperjuangkan perlindungan terhadap bawahannya.
Anggota Satpol PP setiap hari dituntut menjalankan tugas, menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, bahkan menghadapi berbagai risiko di lapangan.
Lantas, ketika anggota menghadapi persoalan dan diduga menjadi korban kekerasan, apakah pimpinan justru harus menghitung risiko terganggunya hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran?
Jangan sampai ketika anak buah diperintah turun ke lapangan, mereka harus berani menghadapi segala risiko. Tetapi ketika mereka membutuhkan pembelaan, pimpinannya justru lebih memikirkan hubungan politik dan anggaran. Ini yang kami pertanyakan," ujarnya.
Abdus Shomad secara tegas mempertanyakan kelayakan pola kepemimpinan Munapik, S.Ag., M.Pd.I sebagai Kasatpol PP Pamekasan.
Menurutnya, seorang pemimpin harus mempunyai keberanian mengambil sikap, terutama ketika menyangkut keselamatan dan kehormatan anggotanya.
Kalau lebih takut kehilangan anggaran daripada memperjuangkan perlindungan anak buah, untuk apa menjadi pimpinan? Jabatan itu bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab. Jangan sampai kursi jabatan lebih dijaga daripada nasib anggota sendiri," kritiknya.
KWI meminta Bupati Pamekasan tidak menutup mata terhadap polemik tersebut. Evaluasi terhadap kepemimpinan Kasatpol PP dinilai penting agar institusi yang bertugas menegakkan ketertiban tidak kehilangan kepercayaan anggotanya maupun masyarakat.
KWI juga meminta agar dugaan pemukulan terhadap anggota Satpol PP diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi jabatan, kepentingan politik, ataupun persoalan anggaran.
Bagi KWI, anggota Satpol PP yang diduga mengalami kekerasan tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalannya sendirian. Jangan sampai sudah menghadapi dugaan kekerasan, kemudian masih harus mempertanyakan apakah institusinya benar-benar berdiri di belakang mereka.
Abdus Shomad menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menciptakan permusuhan dengan DPRD ataupun pemerintah daerah. Namun, ia ingin memastikan bahwa kepemimpinan publik tetap berpihak pada tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota.
Kini, publik menunggu penjelasan terbuka dari Munapik, S.Ag., M.Pd.I mengenai maksud pernyataannya tersebut.
Sebab, anggaran bisa dibahas dalam rapat, tetapi harga diri dan keselamatan anak buah tidak boleh dikorbankan demi menjaga kursi kekuasaan.
Jangan sampai Satpol PP berani menertibkan masyarakat, tetapi pimpinannya justru kehilangan keberanian ketika harus memperjuangkan anggotanya sendiri!
Social Header