SUMENEP – Persoalan PT Wira Usaha Sumekar (WUS) semakin mengundang tanda tanya. Di tengah sorotan atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut, kini muncul pertanyaan serius buntut pernyataan kabag Perekonomian dan SDA mengenai pengelolaan Participating Interest migas yang sempat berada dalam lingkup PT WUS.
Presiden Mahasiswa Universitas Wiraraja (Presma Unija), Moh. Ibnu Al Jazary, mempertanyakan bagaimana PT WUS dapat menjalankan pengelolaan PI ketika komposisi kepemilikan saham pemerintah daerah yang tercatat sebesar 75,30 persen belum mencapai persyaratan minimal 99 persen sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan PI.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar persoalan administratif perusahaan, melainkan menyangkut tanggung jawab para pengambil kebijakan yang memberikan persetujuan, rekomendasi, maupun legitimasi terhadap pengelolaan PI tersebut, Serta dugaan adanya monopoli perusahaan atas dasar kepentingan segelintir orang.
Ibnu juga menyoroti posisi Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemegang saham mayoritas PT WUS. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan, terlebih ketika pengelolaan PI berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah dan sumber daya alam.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan pengelolaan PI tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Sumenep atau justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu di balik pengelolaan bisnis perusahaan daerah.
"Jangan sampai PT WUS hanya dijadikan kendaraan kepentingan segelintir pihak. Kami ingin tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kebijakan perusahaan ini. Apakah keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan daerah atau ada kepentingan lain yang selama ini tidak pernah dijelaskan kepada publik?" lanjutnya.
Presma Unija mendesak DPRD Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya melakukan pengawasan secara formalitas, tetapi juga memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan PI. Pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka kronologi, dasar hukum, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau aliran keuntungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini bukan lagi sekadar persoalan sehat atau tidak sehatnya sebuah BUMD. Ini menyangkut tata kelola kekayaan daerah. Kami tidak ingin persoalan PT WUS berhenti pada pemeriksaan perusahaan, sementara aktor-aktor di balik kebijakan strategisnya tidak pernah dimintai penjelasan. Siapa yang memutuskan, siapa yang menyetujui, dan siapa yang memperoleh keuntungan harus menjadi bagian dari pemeriksaan," pungkasnya.
Presma Unija menegaskan bahwa transparansi pengelolaan PI merupakan hak publik. Sebab, sumber daya alam yang dikelola melalui skema partisipasi daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi ruang gelap bagi kepentingan korporasi maupun kelompok tertentu.
Social Header