JAKARTA, 4 November 2026
Indopers News
butuh waktu agak lama buat mencerna rentetan berita yang seliweran belakangan ini. Rasanya kayak lagi baca novel fiksi spionase karangan Tom Clancy, tapi ini kejadian beneran di negara kita sendiri. Bayangkan orang nomor satu di Republik ini. Sosok yang dilindungi oleh sistem keamanan paling berlapis, dijaga oleh Pasukan Pengamanan Presiden yang latihan fisiknya nggak masuk akal, dan difasilitasi oleh perangkat sandi negara yang konon paling mutakhir. Tapi nyatanya, benteng itu bisa tembus. Telinga-telinga tak kasatmata berhasil masuk ke ruang paling rahasia, mendengarkan percakapan tingkat tinggi, dan mencuri informasi yang menentukan nasib jutaan nyawa di negeri ini.
Pertanyaan yang langsung muter-muter di kepala cuma satu: masa iya operasi segila dan sesensitif ini cuma melibatkan tiga orang?
mikir pakai logika sistemik yang biasa kita temuin sehari-hari. Coba bayangin semisal kerja jadi mandor di sebuah proyek konstruksi jembatan raksasa. Kalau tiba-tiba tiang pancang utama jembatan itu ambruk karena kualitas semennya di bawah standar, kamu nggak bakal cuma nyalahin kuli bangunan yang ngaduk semen di hari itu, kan? kamu pasti bakal ngejar siapa supplier materialnya, siapa arsitek yang ngasih approval, sampai siapa pemodal yang neken budget gila-gilaan dari balik meja ber-AC. Ada ekosistem panjang yang bikin satu kegagalan itu bisa terjadi.
Nah, logika yang sama persis harusnya kita pakai buat ngebedah kasus penyadapan ini. Mari kita bedah profil tiga nama dengan inisial LSP, ASN, dan EH ini. Mereka bukan teknisi rendahan yang tugasnya masang kabel di gorong-gorong. Mereka ini perwira tinggi. Ada yang mantan Kapolri yang sekarang duduk di kursi dewan penasihat, ada jenderal yang megang urusan hukum, ada juga yang punya jejaring kuat di birokrasi kepolisian. Ini adalah level petinggi.
Dalam dunia intelijen dan spionase, petinggi itu tugasnya ngasih arahan, ngebuka akses, dan ngasih pelindung politik. Mereka nggak mungkin duduk di depan layar komputer sambil ngetik coding buat ngebobol enkripsi ponsel atau server Istana. Pasti ada tim teknis di lapangan. Pasti ada ahli siber, penyedia alat sadap tingkat militer yang harganya bisa ratusan miliar rupiah, dan pasti ada operator yang memantau pergerakan data itu selama dua puluh empat jam penuh. Jadi, kalau sekarang cuma tiga nama besar ini yang disodorin ke publik sebagai tersangka utama, wajar banget kalau insting kita ngerasa ada puzzle raksasa yang sengaja disembunyikan di bawah karpet.
Penyadapan setingkat kepala negara di era digital modern ini bukan sekadar nempelin alat rekam seukuran kancing di bawah meja kerja. Teknologi yang dipakai kemungkinan besar adalah zero-click exploit sekelas Pegasus atau spyware tingkat negara (state-sponsored spyware). Alat-alat kayak gini nggak dijual bebas di e-commerce. Perusahaan pembuatnya cuma mau jualan ke lembaga resmi negara dengan lisensi yang super ketat. Artinya, buat bisa masukin barang ini ke dalam radar operasi, butuh otorisasi kelembagaan, butuh anggaran yang harus disamarkan lewat berbagai proyek fiktif atau dana taktis, dan butuh jaringan birokrasi yang memuluskan jalan masuknya.
Ini membawa kita ke sebuah refleksi mendalam soal hakikat kekuasaan. Sosiolog dan filsuf kenamaan Zygmunt Bauman pernah mengenalkan konsep Liquid Surveillance atau pengawasan cair. Menurut Bauman, di era modern ini, pengawasan itu nggak lagi kaku kayak penjara zaman dulu di mana sipir ngeliatin tahanan dari menara. Pengawasan sekarang itu cair, meresap ke dalam pori-pori kehidupan kita lewat gawai, jaringan seluler, dan data digital. Yang menakutkan dari pengawasan cair ini adalah sifatnya yang asimetris. Siapa yang punya alat dan akses, dialah yang pegang kendali mutlak atas kebenaran dan informasi.
Ketika sistem pengawasan cair ini berani diarahin ke seorang Presiden, kita lagi ngeliat wujud nyata dari apa yang sering disebut sebagai Shadow State atau negara bayangan.
Social Header