Oleh: Adi Suparto
Artikel Andang Subaharianto di Kompas.com mengingatkan kita pada sebuah benang merah yang menarik: bagaimana latar belakang budaya, militer, keluarga, dan pendidikan saling bertemu dan membentuk cara seseorang memahami dan menjalankan kekuasaan. Kalimat yang begitu mendalam _"tata tentrem kertarahardja, gemah ripah loh jinawi"_ bukan sekadar ungkapan masa lalu, melainkan cermin pandangan dunia yang masih hidup dan menjadi landasan berpikir hingga hari ini. Seperti diungkapkan Prabowo Subianto sendiri: kemakmuran rakyat hanya dapat tercapai apabila terlebih dahulu tercipta ketertiban, keamanan, dan pemerintahan yang menegakkan keadilan. Pemikiran ini bukanlah gagasan tunggal, melainkan bagian dari warisan panjang pemikiran politik yang terus diperdebatkan oleh para pengamat di seluruh dunia.
Perspektif Klasik: Fondasi Pemahaman Budaya Politik
Benedict Anderson (1972), dalam karya monumentalnya The Idea of Power in Javanese Culture, menjelaskan bahwa dalam pandangan dunia Jawa tradisional, kekuasaan bukanlah sekadar konsep hukum atau institusi negara. Kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang utuh, tunggal, dan bersumber dari satu sumber tertinggi. Ia tidak terbagi ke dalam lembaga-lembaga terpisah, melainkan harus menyatu pada satu pusat agar tercipta keseimbangan dan harmoni. Kerangka pemikiran ini sangat penting untuk memahami mengapa gagasan "ketertiban mendahului kemakmuran" begitu dalam berakar di budaya politik kita.
Sementara itu, Fachry Ali (1986) dalam kajiannya tentang budaya politik Indonesia menegaskan bahwa kehidupan bernegara selalu bergerak di antara dua kutub yang tarik-menarik: kebutuhan akan otoritas yang kuat dan kebutuhan akan partisipasi rakyat yang luas. Kestabilan yang sejati, menurutnya, tidak hanya dibangun di atas ketertiban, tetapi juga di atas keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warganya.
Melengkapi kedua pemikir tersebut, Clifford Geertz (1980), antropolog terkemuka, melihat bahwa di Jawa sosok pemimpin kerap dipandang bukan sekadar pengambil keputusan administratif, melainkan pusat penyeimbang kosmis. Kehadirannya diharapkan mampu menyelaraskan berbagai kekuatan yang beragam dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Pandangan ini membantu kita memahami mengapa harapan masyarakat terhadap seorang pemimpin sering kali melampaui sekadar pencapaian program-program pembangunan yang bersifat materi.
Perspektif Modern: Militer, Keluarga, dan Kekuasaan
Harold Crouch (1978, edisi revisi 2007), penulis buku rujukan utama The Army and Politics in Indonesia, telah meneliti secara mendalam bagaimana nilai-nilai militer, hierarki, kepatuhan, ketegasan, dan keputusan yang cepat; terbawa ke dalam ruang politik sipil. Crouch mencatat bahwa latar belakang militer memberikan keunggulan berupa kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Namun ia juga mengingatkan adanya tantangan yang tak kalah besar: dunia politik sipil membutuhkan musyawarah, kesabaran mendengarkan beragam aspirasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat; hal-hal yang tidak selalu sejalan dengan budaya komando di lingkungan militer.
Dalam kaitannya dengan dinamika serupa, Saidiman Agus (2019), melalui berbagai penelitian dan bukunya yang mengkaji hubungan sipil-militer, menyoroti transisi peran para mantan perwira yang memasuki panggung politik. Ia mengamati bahwa disiplin dan kesetiaan yang menjadi kekuatan utama di institusi militer, di ruang publik harus senantiasa diseimbangkan dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan akuntabilitas publik. Saidiman menegaskan: kekuatan kepemimpinan tidak diuji dari seberapa tegas perintah disampaikan, melainkan dari seberapa terbuka pemimpin menerima masukan yang berbeda dari pandangannya sendiri.
Beralih ke dimensi pendidikan dan wawasan global, Natasha Hamilton-Hart (2002), dalam bukunya States and Capitalism in Southeast Asia, mengkaji bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman luar negeri membentuk pola pikir para pemimpin negara. Ia menemukan bahwa paparan terhadap gagasan-gagasan internasional dapat memperkaya perspektif seorang pemimpin, namun tantangannya terletak pada bagaimana gagasan tersebut diadaptasi dan disesuaikan dengan realitas sosial-budaya yang spesifik di negerinya sendiri. Wawasan yang luas menjadi kekuatan yang berharga, asalkan tidak terlepas dari akar dan kebutuhan masyarakat yang dipimpin.
Sementara itu, Edward Aspinall (2019), penulis Democracy for Sale, menyoroti aspek sosial dan akses kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa akses dan latar belakang keluarga yang kuat dapat membuka pintu-pintu peluang yang lebih luas, namun kepercayaan rakyat tidak diwariskan; ia harus diperjuangkan dan dibuktikan melalui kebijakan yang nyata dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Lengkap dari sisi dinamika kebijakan, Vedi R. Hadiz (2010), penulis Indonesia: Democracy and the Rise of Oligarchy, mengajak kita memeriksa arah pembangunan secara kritis. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan besar, terlepas dari niat mulianya; harus terus dipantau: siapa yang paling diuntungkan, apakah manfaatnya menyebar merata, dan apakah kelompok yang paling lemah ikut terlindungi. Kemakmuran yang sejati bukanlah yang terlihat megah di permukaan, melainkan yang terasa hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah.
Simpulan Penulis: Keseimbangan adalah Kunci
Dari beragam perspektif di atas, satu hal tampak jelas: kepemimpinan tidak pernah tunggal. Ia adalah pertemuan dari banyak aliran; budaya yang melekat sejak lahir, disiplin yang ditempa dalam tugas, wawasan yang diperluas melalui pendidikan, dan tanggung jawab yang dipelajari dalam perjalanan hidup seseorang.
Pandangan bahwa ketertiban adalah prasyarat kemakmuran adalah sebuah kebenaran yang patut diperhatikan. Namun sejarah dan para ahli sepakat menambahkan syarat yang tak kalah penting: ketertiban tidak boleh dipelihara di atas keheningan yang dipaksakan. Kemakmuran tidak akan kokoh jika hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja. Dan kekuasaan yang terpusat, sebagaimana diingatkan oleh pengamat sejak masa Orde Baru; akan selalu diuji pada satu hal: seberapa terbuka ia untuk mendengar, menerima koreksi, dan membiarkan rakyat ikut berperan serta menentukan arah bangsa ini.
Oleh karena itu, _"tata tentrem kartarahardja, gemah ripah loh jinawi"_ seharusnya tidak dipahami sebagai urutan yang kaku; tercipta ketertiban dulu, baru bicara keadilan dan kemakmuran. Sebaiknya, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran berjalan beriringan. Sebab ketertiban yang tanpa keadilan hanya bertahan sebentar. Sedangkan kemakmuran yang tanpa ketertiban tidak akan pernah tercapai secara berkelanjutan. Membaca Prabowo, sebagaimana kita membaca setiap pemimpin bangsa, bukan untuk menilai benar atau salah secara tunggal, melainkan untuk senantiasa mengingatkan: arah mana pun yang diambil, keseimbangan di antara segala hal yang penting; itulah ukuran sejati kebijaksanaan seorang pemimpin.
Social Header