Oleh: Dr. Adi Suparto
Prinsip keadilan korektif (corrective justice) mengamanatkan bahwa pelaku PMH wajib memulihkan posisi korban ke keadaan semula, seolah-olah perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah terjadi. Dasar filosofis dan yuridis dari perluasan bentuk konkrit ganti kerugian ini secara kokoh tecermin dalam yurisprudensi klasik, salah satunya melalui *Putusan Hoge Raad tanggal 17 November 1967* dalam perkara Pos/Van den Bosch (NJ 1968/42).
Perkara fundamental ini berakar pada sengketa hak opsi untuk membeli sebidang tanah yang menjadi terhalang dan tidak dapat dieksekusi akibat tanah objek sengketa dialihkan secara melawan hukum kepada pihak ketiga. Dalam amarnya, Hoge Raad menggariskan kaidah hukum normatif bahwa pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada kompensasi finansial per ekivalen. Hoge Raad menegaskan hakim perdata memiliki kewenangan diskresioner untuk menghukum tergugat melaksanakan suatu prestasi nyata (natura) guna meniadakan kerugian faktual yang timbul, sepanjang prestasi tersebut secara eksplisit petitumnya dimohonkan oleh pihak penggugat serta dinilai patut (redelijkheid dan billijkheid) oleh majelis hakim.
*Eksistensi Pemulihan Keadaan Semula dalam Praktik Hukum*
Implementasi pemulihan dalam bentuk asal (herstel dalam bentuk semula) dalam perkara Pos/Van den Bosch diwujudkan melalui kewajiban hukum untuk mengalihkan kembali tanah tersebut kepada pihak pemegang hak opsi yang dirugikan, diikuti dengan pembayaran nilai taksiran yang berkeadilan. Struktur putusan ini membuktikan secara epistemologis bahwa hukum perdata memberikan prioritas pada efektivitas pemulihan hak kebendaan atau hak personal yang terganggu. Tujuan hukum perdata bukanlah memperkaya atau sekadar memberikan substitusi moneter kepada korban, melainkan merekonstruksi tatanan hukum dan posisi keperdataan yang cacat akibat interferensi ilegal dari pelaku PMH. Dengan demikian, pemulihan keadaan semula (in natura) menduduki derajat yang sama pentingnya, atau bahkan lebih superior pada kasus tertentu; dibandingkan kompensasi moneter.
*Kesimpulan dan Kaidah Hukum*
Berdasarkan telaah doktrinal dan yurisprudensi riwayat hukum Civil Law, dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum memiliki dimensi konseptual yang luas. Akibat hukum dari Pasal 1365 KUHPerdata tidak boleh ditafsirkan secara kaku hanya berupa uang, melainkan mencakup prestasi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi mengembalikan keadaan pada status semula (restitutio in integrum). Fleksibilitas pemulihan hukum ini menjadi instrumen esensial bagi hakim untuk melahirkan putusan yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga responsif terhadap keadilan substansial yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.
*Referensi Yuridis dan Ilmiah:*
[1] Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 17 November 1967, Perkara: Pos/Van den Bosch, ECLI:NL:HR:1967, NJ 1968/42.
[2] Nugraha, Xavier. Kajian Pengembangan Kompetensi Hukum Perdata, Komite Kajian & Pengembangan Kompetensi PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI) DPC Surabaya.
[3] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Social Header