SINTANG, KALBAR - Indopers co.id. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah bekerja secara maksimal dalam menangani krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Sintang.
Menurutnya, tidak benar jika Pemerintah Daerah dikatakan lamban dalam koordinasi dan tindakan konkret. Selama tiga minggu terakhir, Tim Terpadu telah piket dan menjaga di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sering kosong akibat suplai yang terbatas.
Kalau pasokan BBM itu bukan pada Pemerintah Daerah, itu pada Pertamina. Pemerintah Daerah kewenangannya terbatas. Tidak benar jika Pemerintah Daerah dikatakan lamban, tegas Kepala Disperindagkop dan UKM Sintang, Sabtu, 26 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah melayangkan surat resmi dan Bupati Sintang dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu dengan Pertamina juga telah meminta laporan penyaluran BBM per hari untuk setiap SPBU. Namun, hingga saat ini laporan tersebut belum disampaikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sintang.
Sudah kami surati dan Bapak Bupati dalam Rakor juga meminta laporan penyaluran per hari, tetapi sampai sekarang belum disampaikan, ujarnya.
Kadis juga meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait tingginya harga BBM di tingkat kios dan pengecer. Ia menegaskan bahwa Bupati Sintang tidak bisa mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan di kios dan pengecer.
Bupati tidak bisa mengeluarkan HET BBM di kios dan pengecer karena tidak ada regulasi di atasnya yang menjadi dasar hukum. Regulasi BBM subsidi jenis Pertalite itu harga jualnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pertamina hanya boleh dijual di SPBU, bukan di kios. Jadi tidak ada payung hukum bagi Bupati untuk menetapkan HET di tingkat pengecer, jelasnya.
Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menekan harga di tingkat pengecer adalah dengan memastikan pasokan di SPBU kembali normal dan stabil, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kios.
Di sisi lain, kondisi di lapangan cukup memprihatinkan. Mobil tangki yang mengangkut BBM melalui jalur darat dari Pontianak menuju Fuel Terminal Sintang di Jalan MT Haryono jumlahnya terbatas. Akibat kelelahan karena harus menempuh jarak ratusan kilometer secara terus-menerus, tercatat sudah tujuh kali terjadi kecelakaan.
Kondisi tersebut terjadi karena distribusi melalui jalur sungai tidak dapat dilakukan. Air Sungai Kapuas dan Sungai Melawi mengalami kekeringan sehingga tongkang tidak dapat masuk ke Fuel Terminal.
Info dari Pertamina, mereka akan menambah armada dengan mengambil dari Jawa rencananya. Kami sangat berharap agar hal tersebut segera direalisasikan, tuturnya.
Kepala Disperindagkop dan UKM juga membeberkan lima solusi mudah untuk mengatasi krisis BBM di Sintang, yakni penambahan armada pengangkutan BBM melalui jalur darat dari Pontianak, menjaga stabilitas pasokan SPBU sesuai kuota, SPBU taat terhadap Surat Edaran Bupati, kendaraan pelangsir resmi untuk desa-desa diberikan rekomendasi oleh Kepala Desa dan Camat, serta Aparat Penegak Hukum aktif melakukan penindakan atas pelanggaran distribusi.
Masyarakat Berharap BBM Segera Normal
Krisis BBM ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Mereka berharap agar pasokan segera kembali normal.
Atn (38), seorang sopir angkutan antar kecamatan di Sintang, mengaku sudah dua hari tidak bisa menarik penumpang.
Sudah dua hari mobil saya parkir, Pak. Mau antre di SPBU panjang sekali, sampai meluber ke jalan. Di kios pengecer juga kosong. Kami mohon kepada Pertamina, tolonglah kami rakyat kecil. Kami butuh BBM untuk cari makan, keluhnya.
Sementara itu, Herman, seorang mahasiswa di Sintang, berharap agar ada transparansi dari Pertamina.
Kami mendukung Pemda yang sudah tiga minggu jaga di SPBU. Sekarang kami minta Pertamina terbuka soal kuota dan segera tambah armada dari Jawa itu. Jangan sampai sopir tangki terus kecelakaan karena kelelahan. Kami masyarakat Sintang hanya ingin BBM kembali normal seperti biasa, pungkasnya.
Penulis : Stephanus Suwarjo
Sumber. : Kadis Disperindagkop UKM dan masyarakat
Social Header