Pimpinan media indo pers
Dalam sistem hukum Indonesia, dua istilah yang kerap muncul dalam proses penegakan hukum adalah KUHP dan KUHAP. Meski sering disebut bersamaan, keduanya memiliki fungsi, ruang lingkup, dan peran yang sangat berbeda. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ini dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang ingin memahami proses hukum secara lebih mendalam.
KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan aturan yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Di dalamnya juga dijelaskan jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dengan kata lain, KUHP berfokus pada “apa yang dilarang dan apa sanksinya.” Contohnya, KUHP mengatur tindak pidana seperti pencurian, penipuan, hingga pembunuhan beserta ancaman hukumannya.
Sementara itu, KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan proses hukum pidana. KUHAP mengatur tata cara aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Dengan demikian, KUHAP menjawab pertanyaan “bagaimana proses penegakan hukumnya dilakukan.
Perbedaan mendasar antara KUHP dan KUHAP terletak pada sifatnya. KUHP bersifat materiil, karena mengatur isi atau substansi hukum pidana. Sedangkan KUHAP bersifat formil, karena mengatur prosedur atau tata cara pelaksanaan hukum tersebut.
Selain itu, KUHAP juga memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Di dalamnya terdapat aturan mengenai hak tersangka dan terdakwa, seperti hak mendapatkan pendampingan hukum, larangan penangkapan sewenang-wenang, serta asas praduga tak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan dan perlindungan hak individu.
Abdus Shomad.SH Pimpinan media indo pers berpendapat bahwa KUHP dan KUHAP harus berjalan beriringan. Tanpa KUHP, tidak ada dasar untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, tanpa KUHAP, penegakan hukum bisa berjalan tanpa aturan yang jelas dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara.
Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan sadar hukum, serta mampu mengikuti proses hukum dengan lebih baik ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana.
Social Footer