Pacitan - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pacitan, mendorong agar standarisasi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ingin bermitra dengan Dapur MBG bisa dibuat lebih sederhana. Hal ini disampaikan di tengah pengalihan dana desa ke sejumlah program prioritas negara yang dinilai tetap harus memberi dampak pada pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.
GMNI menilai, dalam kondisi saat ini desa membutuhkan ruang agar tetap bisa tumbuh dan mandiri di tengah pengalihan anggaran dana desa ke program prioritas, Salah satunya melalui keterlibatan BUMDes dalam penyediaan kebutuhan barang untuk Dapur MBG. Namun di lapangan, masih banyak BUMDes yang belum mampu memenuhi kuota besar atau standar jumlah pasokan yang telah ditetapkan.
Menurut GMNI, keadaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghambat bagi BUMDes untuk ikut bermitra. Standarisasi dinilai perlu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing BUMDes, sehingga mereka tetap bisa berpartisipasi walaupun dalam skala terbatas.
GMNI juga berpandangan bahwa pengalihan dana desa ke program prioritas negara semestinya pemerintah tetap memikirkan bagaimana desa bisa berdikari untuk memenuhi kebutuhan yang anggarannya ter alih fokuskan dan memberi ruang bagi penguatan ekonomi lokal. Kemitraan antara BUMDes dan Dapur MBG dapat menjadi salah satu langkah nyata untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat desa.
Ketua DPC GMNI Pacitan Bung Febri Firdiansyah menyampaikan bahwa kebijakan yang terlalu kaku berpotensi menutup peluang desa untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa BUMDes perlu diberi kesempatan untuk berproses sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
“BUMDes jangan sampai terhambat hanya karena belum mampu memenuhi kuota besar. Yang terpenting mereka bisa terlibat lebih dulu, menyediakan sesuai kemampuan. Dari situ mereka dapat belajar, berkembang, dan memperkuat ekonomi desa secara bertahap,” ujarnya.
GMNI mendorong agar pemenuhan kuota kebutuhan barang tidak dijadikan syarat yang memberatkan. BUMDes diharapkan tetap dapat ikut serta dengan menyediakan barang sesuai kapasitasnya, tanpa harus dipaksakan memenuhi jumlah besar sejak awal.
Melalui kebijakan yang lebih fleksibel, BUMDes diyakini bisa berkembang secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa. GMNI pun berharap pemerintah dan pihak terkait dapat meninjau kembali aturan standarisasi tersebut, agar peluang kemitraan semakin terbuka dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Social Footer