Purwakarta- INDOPERS,my,id //
Bertempat di Aula Bank BJB Purwakarta,di jalan Jendral Sudirman, Dinas Pendidikan menggelar agenda krusial pemilihan Ketua Komite Tingkat Kabupaten. Dalam suasana formal tersebut, K,H, John Dien resmi terpilih untuk memimpin organisasi secara aklamasi, yang menjadi jembatan antara wali murid dan kebijakan sekolah. Namun, terpilihnya K,H, John Dien langsung dihadapkan pada "ujian" transparansi oleh insan pers.pada kamis ( 26/02/2026)
Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) kabupaten Purwakarta, yang diketuai oleh Ramaldi, hadir dan langsung melontarkan pertanyaan tajam kepada ketua terpilih. Isu utamanya adalah efektivitas penanggulangan dana pendidikan serta praktik pungli yang kerap bersembunyi di balik nama "Komite".
Komite Bukan Stempel Pungli
Dalam laporan yang dihimpun oleh jurnalis Isep Somantri, S.H. dari Indo Pers, Ramaldi secara lugas meminta,K,H, John Dien untuk tidak menjadikan komite sebagai alat legitimasi bagi pihak sekolah dalam menarik uang dari orang tua siswa secara tidak sah.
"Kami tidak ingin Komite hanya menjadi tameng atau stempel untuk melegalkan pungutan liar. Komite Kabupaten harus berani mengawasi setiap rupiah yang ditarik dari wali murid agar benar-benar untuk pembangunan pendidikan, bukan untuk kepentingan oknum," tegas Ramaldi mengharap peserta yang hadir di Aula BJB.
Sorotan Tajam: Harga Seragam Harus Sesuai Pasar!
Salah satu poin panas yang dipertanyakan AWPI adalah mengenai bisnis baju khas dan batik sekolah. Ramaldi menekankan bahwa kebutuhan siswa tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan komersial yang mencekik orang tua murid,
Tuntutan utama yang ditekankan adalah:
Transparansi Harga: Penjualan baju khas dan batik harus mengikuti harga pasar. Tidak boleh ada penggelembungan harga (mark-up) yang tidak masuk akal.
Aksesibilitas: Karena seragam adalah kebutuhan wajib bagi siswa, harganya harus terjangkau dan tidak boleh dipaksakan jika memberatkan ekonomi masyarakat,
Audit Internal: Komite Kabupaten ditantang untuk mengawasi distribusi seragam di setiap sekolah agar bersih dari praktik "monopoli dagang seragam,
Komitmen Menuju Pendidikan Berintegritas
Merespons desakan tajam tersebut, K,H, John Dien menyatakan kesiapannya untuk melakukan penataan kembali di tubuh komite sekolah se-Kabupaten Purwakarta. Ia berjanji akan menjalin komunikasi yang lebih sehat dengan Dinas Pendidikan demi meminimalisir penyimpangan anggaran.
Pemilihan di Aula Bank BJB ini menjadi awal babak baru bagi wajah pendidikan di Purwakarta.
Kini publik menunggu: apakah komite di bawah pimpinan K,H, John Dien ini akan benar-benar menjadi pembela wali murid, atau sekadar menjadi pemanis birokrasi semata? Pungkasnya
( Isep Somantri, SH)
Social Footer