Forum Kota (FORKOT) mencium adanya dugaan praktik monopoli yang mengarah pada tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pamekasan. Dugaan tersebut diduga melibatkan Kepala Dinas DPRKP setempat.
Forum kota menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang mengarah pada indikasi kuat praktik tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut.
Kami mencurigai adanya praktik monopoli oleh oknum tertentu yang sengaja mengarahkan proyek hanya kepada rekanan tertentu. Ini sangat berpotensi merugikan keuangan negara dan jelas-jelas menyalahi prinsip transparansi,” ungkapnya dalam keterangan pers, Selasa (9/9).
FORKOT juga menduga bahwa praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan jaringan yang sistematis. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri Pamekasan, untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.
Kami akan segera melayangkan laporan resmi disertai bukti awal ke KPK. MKami tidak ingin ada pembiaran terhadap dugaan praktik korupsi yang bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas DPRKP Pamekasan belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas DPRKP juga belum membuahkan hasil.
FORKOT menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk dengan melakukan aksi demonstrasi jika diperlukan, demi memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan rakyat.
(Fathor )
Social Footer