Way Kanan - Barisan Relawan jalan perubahan (Bara JP) Kabupaten Way Kanan, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan di dapil setempat untuk turun dan mengecek langsung ke Dapur Umum Bhakti Negara yang mengalami polemik.
Ketua Barisan Relawan Jalan perubahan (Bara JP) Kabupaten Way Kanan, Iparia Rahmat menyebutkan, DPRD setempat harus melakukan peninjauan dan pengecekan kembali terhadap aktivitas yang ada di dapur umum Bhakti Negara.
"DPRD Kabupaten Way Kanan khususnya anggota dewan yang ada di dapil setempat harusnya melakukan kunjungan dan pengecekan di dapur Bhakti Negara, khususnya terkait dengan kelayakan dapur untuk beroperasi dalam program MBG z" ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Ia juga menyayangkan, jika prosedur pencucian ompreng ini dilakukan di pinggir jalan.
"Kami menyayangkan hal ini, apalagi ompreng yang harusnya menjadi wadah untuk makan dalam program MBG, harus dicuci di pinggir jalan, yang tentunya proses ini tidak higienis. Belum Lagi bekerja yang masuk ke ruangan yang seharusnya steril, tapi pekerja malah masuk menggunakan sepatu yang dari luar," paparnya.
Iparia Rahmat menyebutkan, SPPI seharusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang terjadi di dapur umum.
"Hal ini tentu merupakan kelalaian dari SPPI dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang ada di dapur. Seharusnya SPPI jangan melakukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut," ucapnya.
Ia juga mempertanyakan, kelayakan dapur umum ini dalam beroperasi dalam pembuatan serta pendistribusian MBG.
"Seharusnya, pemilik yayasan menyediakan tempat pencucian ompreng sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh BGN. Jika dengan kondisi seperti ini masih dianggap layak untuk beroperasi, maka program mbg yang seharusnya untuk menopang gizi anak, akan menimbulkan kekhawatiran terhadap apa yang dimakan oleh anak-anak kita, karena seharusnya ada standar higienis yang harus dijalankan oleh dapur, dengan diawasi langsung oleh SPPI," jelasnya.
"Program MBG ini merupakan program presiden Prabowo Subianto, yang merupakan program prioritas. Jadi sudah seharusnya ada pengawasan juga yang dilakukan oleh instansi vertikal, tidak terkecuali DPRD dapil 4 ini. Di dapil 4 ini kan ada anggota DPRD dari fraksi partai Gerindra, harusnya ia turun langsung, melihat kondisi dapur ini," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, berbagai polemik terjadi di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari menu makanan hingga minimnya pengawasan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Salah satunya di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tepatnya di Yayasan Cahaya Lawongan.
Hasil pantauan di lapangan, beberapa sekolah mengeluh terkait menu yang dianggap kurang layak, mulai dari mie hingga nasi goreng.
Selain itu, SPPI juga minim dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas yang ada di Dapur Umum.
Saat tim menyambangi kantor Dapur Umum Bhakti Negara, pada pukul 10.31 WIB, Rabu (11/6/2025), terlihat tidak ada SPPI di dapur. Sementara, aktivitas pencucian ompreng (wadah makan), masih berjalan dengan ruang dapur terbuka dari samping.
Bahkan, pencucian ompreng dilakukan di pinggir jalan gang yang berada di samping dapur umum.
Kemudian, papan plang nama yayasan juga tidak ada di dapur umum ini.
Terlihat juga, pekerja (supir) di dapur umum ini masuk ke ruangan yang seharusnya steril, tapi menggunakan sepatu yang digunakannya di luar ruangan.
Keterangan Foto: Ketua Barisan Relawan jalan perubahan (Bara JP) Kabupaten Way Kanan, Iparia Rahmat(tim)
Social Footer