Oleh: Adi Suparto 
 
Pada Senin, 10 Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan tiga Surat Presiden kepada DPR. Ketiganya berkaitan dengan calon Gubernur Bank Indonesia, calon Komisioner OJK, dan calon Duta Besar RI. Tidak satu pun surat yang dibawa menyebutkan pergantian Kapolri.
 
Fakta sederhana ini ternyata menjadi pukulan telak bagi pihak-pihak yang selama beberapa hari menyebarkan isu bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surpres pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berulang kali Istana, Pimpinan DPR, maupun Komisi III DPR menyatakan surat tersebut tidak pernah ada. Namun bisikan anonim terus mengalir, seolah-olah keputusan Presiden sudah diambil.
 
Ternyata, seluruh isu itu hanyalah rekayasa opini yang terencana. Kabar tanpa dokumen dilempar ke ruang publik, nama-nama diedarkan, dan pernyataan pejabat dipelintir seolah-olah itu adalah sinyal resmi. Padahal, hingga surat-surat resmi itu diserahkan, Surpres pergantian Kapolri sama sekali tidak pernah lahir.
 
Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola waktunya. Rumor pergantian menguat justru setelah Polri membongkar perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Narasi dibangun seolah-olah Presiden kecewa kepada Kapolri. Padahal, Istana dan Partai Gerindra telah membantah pengaitan nama Presiden tersebut. Kuasa hukum Febrie pun akhirnya meminta maaf kepada Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung.
 
Artinya: isu pergantian Kapolri bukan sekadar kesalahpahaman. Ia adalah operasi politik yang ditujukan untuk menekan penyidik, mengintimidasi pimpinan Polri, dan mengalihkan perhatian publik dari perkara besar yang sedang dibongkar. Ketika pimpinan institusi penegak hukum diteror dengan isu pencopotan di tengah penyidikan, itu adalah tanda bahwa penyidikan tersebut menyentuh kepentingan yang sangat kuat.
 
TIGA DALANG DI BALIK SURPRES GOIB
 
Jika ditelusuri lebih dalam, setidaknya ada tiga kepentingan berbeda yang menyatukan kekuatan untuk menciptakan rumor tersebut:
 
Pertama, kepentingan suksesi internal. Isu pergantian seketika menghidupkan bursa calon pengganti. Nama-nama perwira tinggi beredar, seolah-olah sedang diuji keterterimaannya di mata publik. Tanpa keputusan resmi apa pun, sudah terbentuk faksi-faksi, loyalitas diadu, dan ketidakpastian ditanamkan di tubuh institusi. Ini merusak rantai komando.
 
Kedua, kepentingan yang merasa terancam oleh perkara Febrie Adriansyah. Ketika penyidikan menyentuh pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum, maka cara paling efektif untuk menghentikannya adalah dengan mengguncang posisi pimpinan tertinggi Polri. Jika publik sibuk memperdebatkan siapa yang akan dicopot, maka perhatian teralihkan dari pertanyaan yang sebenarnya: dari mana asal uang dan emas yang disita itu?
 
Ketiga, desakan sah dari kelompok reformasi dan oposisi. Masa jabatan Kapolri telah melampaui batas wajar, dan desakan perubahan memang disampaikan secara terbuka. Namun pendapat yang sah berbeda jauh dengan informasi palsu. Mengatakan "seharusnya diganti" adalah pendapat. Mengatakan "Surpres sudah dikirim" adalah kebohongan. Sayangnya, rumor itu dengan mudah disebarkan karena sesuai dengan keinginan banyak pihak.
 
Ketiga kepentingan itu akhirnya bertemu dalam satu gelombang suara. Padahal, Presiden belum mengambil keputusan apa pun. Yang terjadi adalah pencatutan nama Presiden, pencatutan nama DPR, dan pencatutan nama Istana, sekadar untuk memaksakan kehendak pihak-pihak tertentu.
 
JASA LUAR BIASA YANG LAYAK DIANUGERAHI BINTANG TERTINGGI
 
Di tengah badai rumor yang berusaha melemahkan posisinya, jarang yang menyadari betapa besar jasa yang telah diberikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada bangsa ini selama lebih dari lima tahun memimpin Polri. Bukti-buktinya nyata, terukur, dan diakui secara luas:
 
- Mengawal pandemi hingga terkendali: Polri mengerahkan puluhan ribu personel sebagai vaksinator, mendistribusikan puluhan juta dosis vaksin, dan menyelamatkan nyawa rakyat di tengah krisis kesehatan terberat.
​
- Mengamankan Pemilu terbesar dan paling rumit sekaligus menjaga transisi pemerintahan berjalan damai. Pengakuan atas keamanan dan ketertiban Pemilu 2024 datang dari pengamat internasional.
​
- Menekan terorisme hingga tiga tahun tanpa serangan terbuka. Ratusan tersangka ditangkap, puluhan rencana serangan digagalkan sebelum terjadi.
​
- Membongkar puluhan ribu perkara narkotika dengan nilai barang bukti triliunan rupiah, menyelamatkan puluhan juta jiwa dari kerusakan.
​
- Mengubah jaringan teritorial Polri menjadi kekuatan ketahanan pangan. Polri turun ke sawah, mengoordinasikan panen, membangun gudang penyimpanan, dan ikut menyukseskan swasembada beras tahun 2025,  capaian yang dicatat dunia.
​
- Membangun ribuan dapur gizi untuk rakyat miskin, melayani jutaan penerima manfaat, menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
​
- Berani membongkar kebusukan di dalam rumah sendiri. Kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, hingga perkara pejabat tinggi di luar Polri, semua diproses tanpa pandang pangkat dan kedekatan. Itu adalah keberanian yang sangat mahal harganya.
​
- Kepercayaan publik terus meningkat. Survei Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan rakyat kepada Polri mencapai 82,4 persen. Indeks keamanan internasional menempatkan Indonesia di peringkat tinggi dunia. Penghargaan dari negara sahabat pun berdatangan.
 
Berdasarkan Undang-Undang Tanda Kehormatan, jasa yang luar biasa bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara layak menerima Bintang Republik Indonesia Utama, tanda kehormatan yang lebih tinggi dari yang pernah diterimanya. Bukan karena sanjungan, melainkan karena fakta-fakta di atas membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Polri bukan sekadar menjaga keamanan,  Polri ikut menyelamatkan bangsa.
 
PENUTUP
 
Tiga Surpres yang diserahkan ke DPR pada 10 Agustus lalu telah berbicara lebih keras daripada ribuan rumor yang beredar. Tidak ada surat pergantian Kapolri. Artinya: seluruh isu yang beredar selama ini adalah rekayasa.
 
Dan justru di tengah badai rekayasa itulah, jasa-jasa nyata yang telah diberikan kepada bangsa menjadi semakin terang benderang. Diperlukan keberanian besar untuk tetap berdiri tegak membongkar perkara besar, meskipun diserang dari segala arah.
 
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penilaian yang sangat positif atas kinerja Kapolri. Data nasional membuktikan kebenaran penilaian itu. Maka, pemberian tanda kehormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia Utama, adalah pengakuan yang paling sepadan. Bukan untuk seseorang, melainkan untuk semangat pengabdian yang tak goyah meski diterpa badai fitnah.