Oleh: Adi Suparto
JAKARTA — Langkah tegap Komjen (Purn) Oegroseno memenuhi undangan klarifikasi Kortas Tipidkor Polri, mengenakan seragam purnawirawan lengkap, menjadi pemandangan yang memikat hati sekaligus sarat makna. Di tengah suasana yang kerap penuh kecurigaan, kehadiran beliau seolah membawa angin segar: sebuah pembuktian nyata bahwa kehormatan dibangun dari keberanian menghadapi kebenaran.
Jawaban Tegas: Tak Ada Temuan, Semua Sesuai Aturan
Materi pertanyaan penyidik berpusat pada kebijakan pengadaan lahan pembangunan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sespim Polri yang terjadi pada tahun 2011 silam.
Menjawab setiap pertanyaan, Oegroseno menegaskan bahwa keputusan dan pelaksanaan prosedur saat itu telah dijalankan sepenuhnya sesuai aturan kedinasan dan prosedur keuangan negara yang berlaku. "Saat itu tidak ada temuan sama sekali dari BPK," tegasnya, sebuah kalimat kunci yang menegaskan bahwa transaksi tersebut telah dinyatakan bersih dan sah oleh lembaga pengawas saat peristiwa itu terjadi belasan tahun lalu.
Kewenangan dan Tanda Tanya Prosedur
Secara hukum, langkah penyidik didasari mandat sah untuk menelusuri dugaan korupsi, tanpa terhalang batasan waktu. Namun, muncul catatan penting yang patut disorot: ketiadaan koordinasi awal yang memadai dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) sebagai pengawas internal. Celah prosedural ini memantik pertanyaan publik: apakah upaya pengusutan kasus lama ini murni demi penegakan hukum, atau terselip muatan lain di baliknya?
Kecurigaan ini tak lepas dari profil Oegroseno sendiri. Sepanjang karier purnabaktinya, ia dikenal luas sebagai sosok yang vokal, tegas, dan tak segan bersuara lantang meluruskan ketidakadilan, bahkan jika harus mengkritik institusi yang membesarkannya. Banyak pihak menduga, ketajaman suaranya inilah yang kini menjadi alasan namanya tiba-tiba dikaitkan dengan perkara lama yang sempat dianggap selesai.
Teladan Ksatria di Hadapan Hukum
Terlepas dari segala perdebatan tersebut, satu hal yang tak terbantahkan: Oegroseno telah memberi teladan mulia bagi siapa pun. Ia datang tanpa keraguan, menjawab setiap detail fakta dengan kepala tegak, dan menyerahkan nasibnya sepenuhnya pada keadilan hukum. Sikap ini mematahkan stigma bahwa pejabat tinggi selalu berusaha lari atau bersembunyi di balik kekuasaannya.
Kini, bola panas ada di tangan penyidik. Publik menanti bukti: apakah pemanggilan ini semata-mata demi membersihkan tabir jika memang ada kesalahan tersembunyi, atau justru sekadar upaya mendiskreditkan orang jujur? Rakyat berharap hukum berjalan di atas landasan bukti dan nurani, bukan didorong oleh dendam atau tekanan sesaat.
Penutup
Sang Jenderal telah tuntas menjalankan bagiannya: hadir, menjelaskan fakta, dan percaya penuh pada kebenaran. Kini giliran aparat penegak hukum membuktikan janji keadilan itu nyata. Sebab, seperti inti pesan yang kita petik: Di tangan keadilan yang sejati, kebenaran tak perlu takut untuk diuji.
Social Footer