OPINI
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan sisa kuota data internet tidak lagi hangus memicu angin segar bagi keadilan konsumen. Kementerian Komunikasi dan Digital pun menyambutnya dengan merancang kajian dampak demi menyusun regulasi pelaksana. Langkah ini seketika membuka tabir praktik lama yang selama ini berjalan nyaris tanpa gangguan: para penyelenggara jasa internet bertahun-tahun meraup keuntungan berlimpah dari sisa kuota yang dibayar lunas namun tak sempat dinikmati pelanggannya.
*Keuntungan yang Tak Lagi Bisa Dibenarkan*
Selama ini, skema "paket data berjangka" menjadi tambang emas bagi operator. Begitu masa berlaku habis, gigabyte yang tersisa lenyap begitu saja, uang konsumen tetap masuk ke kas perusahaan tanpa kewajiban memberikan layanan pengganti. Inilah keuntungan ganda yang dinikmati para penyedia jasa: mereka menjual kapasitas penuh, namun kerap mengatur pembagian jenis kuota sedemikian rupa sehingga sulit habis, memaksa pelanggan kembali membeli paket baru lebih cepat dari seharusnya. Kini, seiring arah putusan hakim konstitusi, praktik mengeruk untung dari "udara yang sudah dibayar" itu harus berhenti. Kuota adalah hak milik konsumen, dan ia wajib tetap ada hingga benar-benar terpakai.
*Internet: Bergeser Menjadi Kebutuhan Hidup Paling Dasar*
Dulu, sandang, pangan, dan papan adalah segalanya. Kini, akses internet telah menggeser posisi itu, bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan primer yang nyawa bagi kehidupan. Tanpa koneksi, seseorang terputus dari sekolah, pekerjaan, layanan kesehatan, transaksi ekonomi, hingga akses bantuan sosial. Dalam banyak anggaran rumah tangga, belanja kuota data kini bahkan menyaingi, jika tidak melampaui, pos belanja sembilan bahan pokok. Maka, merugikan konsumen dalam hal ini sama artinya mengganggu pemenuhan hak hidup mereka yang paling hakiki.
*Hitungan Biaya: Rakyat Mengeluarkan Puluhan Triliun Tiap Hari*
Nilai uang yang beredar untuk kebutuhan ini sangatlah besar. Berdasarkan pola konsumsi saat ini, dapat diprediksi besaran belanja kuota rata-rata per orang setiap harinya:
- Pelajar & Mahasiswa: Rp 4.000 – Rp 9.000
- Dewasa Produktif: Rp 9.000 – Rp 15.000
- Lansia: Rp 2.500 – Rp 4.000
Secara rata-rata, setiap penduduk kini mengalokasikan tak kurang dari Rp 7.000 per hari agar tetap terhubung. Angka ini menegaskan betapa besarnya nilai yang dipertaruhkan jika perlindungan hukum dan kebijakan tidak berpihak pada keadilan konsumen.
*Regulasi Tegas: Menutup Pintu Bagi Konten Merusak*
Selain soal hak atas data, pemerintah tak boleh menunda lagi penerbitan regulasi ketat guna memberantas maraknya iklan dan konten pornografi yang menyusup di ruang digital. Sanksi berat berupa denda progresif hingga pencabutan izin harus dijatuhkan kepada platform atau penyedia jasa yang lalai melakukan penyaringan. Ruang digital yang kini menjadi ruang hidup publik, wajib dijaga kebersihannya, terutama demi melindungi anak-anak dan generasi muda dari paparan yang merusak masa depan mereka.
*Penutup*
Kini bola panas berada di tangan pembuat kebijakan. Mampukah regulasi yang lahir nanti benar-benar memutus mata rantai keuntungan sepihak dan menegakkan tatanan baru yang lebih adil? Rakyat menunggu aturan yang tegas, bukan sekadar basa-basi hukum yang membiarkan praktik lama terus berulang.
*Adi Suparto*
Wartawan Investigasi & Analis Kebijakan Publik
Social Footer