Oleh: Adi Suparto
Bundaran HI telah berbicara. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang benar-benar mendengar dan siapa yang sebenarnya mengendalikan arah kebijakan negara?
Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang kritik publik tidak lagi berdiri sebagai reaksi spontan. Ia muncul sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang terasa semakin jauh dari nalar publik.
Demonstrasi bukan sekadar ekspresi, melainkan sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam cara negara mengambil keputusan.
Namun di balik kebijakan-kebijakan yang diperdebatkan itu, muncul satu pertanyaan yang semakin relevan: apakah negara masih menjadi aktor utama, atau justru telah berbagi kendali dengan jejaring kepentingan yang tidak sepenuhnya terlihat?
*Ketika Kebijakan Kehilangan Wajah Publik*
Secara normatif, kebijakan publik lahir dari proses yang rasional, partisipatif, dan akuntabel.
Namun dalam praktik, publik kerap hanya menjadi penonton dari keputusan yang sudah jadi.
Program-program besar diluncurkan dengan narasi kesejahteraan. Namun dalam pelaksanaannya, muncul masalah klasik:
- aktor pelaksana yang tidak transparan
- kemitraan yang tidak jelas
- distribusi manfaat yang timpang
Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa kebijakan tidak sepenuhnya dirancang untuk publik, melainkan untuk memenuhi konfigurasi kepentingan tertentu.
Di titik inilah kepercayaan mulai retak.
*Jejaring di Balik Negara*
Dalam sistem demokrasi modern, keterlibatan swasta adalah hal yang wajar. Namun persoalannya bukan pada keterlibatan itu sendiri, melainkan pada ketiadaan batas yang tegas.
Ketika:
- pihak swasta ikut menentukan arah program
- rekrutmen mitra tidak transparan
- dan akuntabilitas menjadi kabur
maka yang terjadi bukan lagi kolaborasi, melainkan pergeseran kendali.
Negara tidak lagi berdiri sebagai pengarah utama, tetapi berpotensi menjadi fasilitator dari jejaring kepentingan.
Ini bukan tuduhan. Ini adalah pola yang berulang.
*Dari Kebijakan ke Komoditas*
Bahaya terbesar dari situasi ini adalah berubahnya kebijakan publik menjadi komoditas.
Program yang seharusnya:
- menjawab kebutuhan rakyat
- berbasis data sosial
- dan dirancang untuk jangka panjang
justru berpotensi menjadi:
- proyek jangka pendek
- ruang distribusi keuntungan
- atau bahkan alat konsolidasi kekuasaan
Ketika kebijakan kehilangan orientasi publik, maka legitimasi negara ikut tergerus.
*Krisis yang Tidak Diakui*
Pemerintah seringkali merespons kritik dengan defensif. Narasi yang dibangun cenderung:
- menenangkan
- menormalisasi
- atau bahkan menafikan masalah
Padahal, krisis kepercayaan tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari akumulasi:
- kebijakan yang tidak konsisten
- komunikasi yang tidak jujur
- dan pengambilan keputusan yang tertutup
Ketika kritik tidak dianggap sebagai masukan, melainkan ancaman, maka negara sedang menutup pintu dialognya sendiri.
*Demokrasi yang Diuji dari Luar Sistem*
Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, ketika prosedur tetap berjalan tetapi substansi mulai hilang.
Pemilu tetap ada. Lembaga tetap berdiri.
Namun jika kebijakan tidak lagi mencerminkan kehendak publik, maka demokrasi hanya tinggal formalitas.
*Di sinilah jalanan mengambil peran.*
Bundaran HI, dan ruang-ruang publik lainnya, menjadi arena koreksi terhadap sistem yang tidak lagi responsif. Ia bukan ancaman bagi negara—justru menjadi penyeimbang ketika mekanisme formal tidak bekerja.
Memulihkan Arah:
Negara Harus kembali Memimpin
Jika negara ingin memulihkan kepercayaan, maka langkah yang dibutuhkan bukan sekadar komunikasi, melainkan perubahan sikap:
- membuka transparansi dalam setiap kebijakan
- memastikan batas yang tegas antara negara dan kepentingan swasta
- mengembalikan partisipasi publik sebagai fondasi utama
Lebih dari itu, negara harus berani menjawab satu pertanyaan mendasar:
siapa yang sebenarnya diuntungkan dari setiap kebijakan yang diambil?
*Penutup: Sinyal yang Tidak Boleh Diabaikan*
Apa yang terjadi di Bundaran HI bukan sekadar peristiwa. Ia adalah cermin.
Cermin yang menunjukkan bahwa publik mulai meragukan arah negara.
Cermin yang memperlihatkan adanya jarak antara kekuasaan dan rakyat.
Dan jika cermin itu terus diabaikan, maka yang retak bukan hanya kepercayaan, melainkan fondasi legitimasi itu sendiri.
.
Social Footer