JAKARTA, 14 Juni 2026 – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta pada Jumat (12/6/2026) menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Aksi yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tersebut dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
Mengusung tema besar "Indonesia Menuju Bangkrut", para mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Aksi tersebut kemudian viral di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X, dengan ribuan unggahan, komentar, serta video dokumentasi yang beredar luas.
Dalam orasi yang disampaikan di lokasi aksi, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dianggap semakin berat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan tingginya biaya hidup. Mereka juga mengkritik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum sepenuhnya difokuskan untuk menjawab persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sejumlah program yang saat ini menjadi prioritas pemerintah perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan memperluas keterlibatan institusi militer dalam jabatan sipil.
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Menghentikan pemborosan APBN dan melakukan efisiensi anggaran negara dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM komersial guna menjaga daya beli masyarakat.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih serta mengalihkan anggaran yang dianggap tidak prioritas ke sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil serta menolak kebijakan yang dinilai dapat melemahkan prinsip demokrasi.
5. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah untuk mengakui serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Berdasarkan pantauan di berbagai platform media sosial, lima tuntutan tersebut mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk pengemudi ojek online, buruh, pekerja informal, hingga kelompok masyarakat sipil yang menilai isu-isu yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.
Hingga Minggu (14/6/2026), perbincangan mengenai aksi "Indonesia Menuju Bangkrut" masih menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di ruang digital, sementara pemerintah belum memberikan tanggapan resmi secara khusus terhadap keseluruhan tuntutan yang disampaikan massa aksi.
(Halimatus Sa’diyah)
Social Footer