Oleh: Adi Suparto
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa "Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi dan pemerintahannya terbuka terhadap kritik", sejatinya adalah fondasi normatif yang penting.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial, komitmen tersebut memberi harapan bahwa ruang partisipasi publik tidak akan menyempit. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, jalanan justru menghadirkan realitas yang tak sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut.
Aksi mahasiswa yang berlangsung hari ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Selain orasi yang lantang, publik disuguhi ekspresi kritik yang lebih subtil namun menggigit: karangan bunga dengan kalimat sarkastis, “selamat menempuh harga-harga baru.” Kalimat pendek itu menyimpan kegelisahan panjang; tentang daya beli yang tertekan, kebijakan ekonomi yang dipersoalkan, dan jarak yang dirasakan antara pemerintah dan rakyatnya.
Di sinilah demokrasi menemukan ujian sejatinya.
Demokrasi tidak hanya hidup dalam pernyataan resmi, tetapi juga dalam keberanian warga negara untuk menyampaikan kritik, bahkan dengan nada sinis sekalipun. Dalam tradisi demokrasi modern, satire dan simbol adalah bagian dari ekspresi politik yang sah. Ia tidak selalu ramah, tetapi sering kali jujur. Ketika kritik hadir dalam bentuk yang lebih kreatif, itu bukan berarti substansinya ringan; justru sebaliknya, ia menandakan adanya akumulasi kekecewaan yang tidak lagi cukup disalurkan melalui jalur formal.
Pernyataan Presiden yang menegaskan keterbukaan terhadap kritik, dengan demikian, harus dibaca bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik awal. Sebab dalam praktiknya, demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pemerintah menyatakan diri terbuka, tetapi dari seberapa jauh kritik itu benar-benar direspons dan diintegrasikan dalam proses pengambilan kebijakan.
Aksi mahasiswa hari ini memperlihatkan adanya celah persepsi yang perlu dijembatani.
Di satu sisi, pemerintah merasa telah menyediakan ruang dialog dan di sisi lain, mahasiswa memilih turun ke jalan, sebuah pilihan yang dalam sejarah Indonesia selalu menjadi indikator bahwa saluran komunikasi formal dianggap belum memadai. Jalanan, dalam konteks ini, bukan sekadar ruang protes, tetapi juga ruang koreksi.
Karangan bunga yang berjajar di lokasi aksi menjadi simbol menarik. Ia tidak meledak-ledak seperti orasi, tidak konfrontatif seperti bentrokan, tetapi justru menghadirkan kritik yang dingin dan terukur. Dalam diamnya, ia berbicara keras. Dalam keindahannya, ia menyimpan ironi. Ini adalah bentuk baru dari komunikasi politik generasi muda lebih estetis, tetapi tetap tajam.
Fenomena ini patut dibaca secara serius. Sebab, ketika kritik mulai dikemas dalam simbol yang halus, itu sering kali menandakan bahwa publik sedang mencari cara agar tetap didengar tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuasaan. Namun jika simbol-simbol itu terus diabaikan, bukan tidak mungkin ekspresi berikutnya akan kembali menjadi lebih keras.
Di sinilah pentingnya kepekaan pemerintah. Demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi kritik, tetapi juga memiliki mekanisme yang efektif untuk menindaklanjutinya. Respons yang defensif atau sekadar normatif berisiko memperlebar jarak kepercayaan. Sebaliknya, respons yang substantif melalui evaluasi kebijakan yang konkret; dapat memperkuat legitimasi pemerintah itu sendiri.
Kita tidak boleh lupa bahwa kepercayaan publik adalah mata uang utama dalam demokrasi. Ia tidak dibangun hanya melalui retorika, tetapi melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Ketika masyarakat melihat bahwa kritik mereka berujung pada perubahan, kepercayaan akan tumbuh. Namun ketika kritik hanya berputar dalam ruang dengar tanpa tindak lanjut, kepercayaan perlahan akan terkikis
Momentum ini menjadi penting, terutama di fase awal pemerintahan. Setiap kritik yang muncul hari ini sejatinya adalah early warning system; sinyal dini yang memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi sebelum masalah membesar. Mengabaikan sinyal ini sama halnya dengan menunda persoalan yang pada akhirnya bisa menjadi lebih kompleks.
Dengan demikian, pernyataan Presiden dan aksi mahasiswa tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru merupakan dua sisi dari mekanisme demokrasi itu sendiri.
Pernyataan adalah komitmen, sementara aksi adalah verifikasi. Yang menentukan kualitas demokrasi bukanlah salah satu di antaranya, melainkan bagaimana keduanya saling berinteraksi.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah kritik diperbolehkan, tetapi apakah kritik tersebut benar-benar berdampak. Apakah suara mahasiswa yang disampaikan di jalanan akan beresonansi hingga ke ruang-ruang kebijakan? Ataukah ia akan kembali menjadi gema yang perlahan menghilang tanpa jejak?
Demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase; dari represi hingga kebebasan yang relatif terbuka. Namun tantangan ke depan tidak lagi sekadar menjaga ruang kebebasan, melainkan memastikan bahwa kebebasan itu bermakna. Bahwa setiap suara, sekecil apa pun, memiliki peluang untuk didengar dan dipertimbangkan.
Pada akhirnya, jalanan akan selalu menjadi cermin. Ia memantulkan apa yang tidak selalu terlihat di ruang-ruang kekuasaan. Ketika jalanan mulai bersuara, itu bukan tanda kelemahan demokrasi, melainkan tanda bahwa demokrasi masih bekerja. Tinggal bagaimana kekuasaan memilih untuk merespons: mendengar, memahami, dan bertindak, atau sekadar mencatat tanpa perubahan.
Di titik inilah demokrasi benar-benar diuji. Bukan dalam pidato, tetapi dalam keberanian untuk menjawab kritik dengan tindakan nyata.
Social Footer