Jakarta,
Sejumlah warga Jabodetabek menyampaikan keluhan terkait dugaan lambannya penanganan laporan perkara di lingkungan Satreskrim divisi ranmor Polres Jakarta pusat
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya pengakuan dari seorang warga berinisial S yang mengaku kesulitan memperoleh kepastian perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada pihak penyidik.
Menurut keterangan yang dihimpun awak media, inisial S mengaku telah menunggu perkembangan hasil penanganan perkara selama beberapa waktu, namun belum memperoleh informasi yang jelas terkait proses penyidikan.
“Saya sudah beberapa waktu menunggu kepastian kabar dari penyidik, tetapi sampai sekarang belum ada hasil yang saya rasakan maupun saya ketahui.
Saya berharap pelaku segera ditangkap dan perkara saya diproses hingga tuntas,” ujar inisial S kepada awak media.
Ia juga mengaku merasa kecewa karena komunikasi yang dilakukan kepada pihak penyidik disebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan sebagai pelapor dan korban dugaan tindak pidana.
Keluhan tersebut kemudian memunculkan sorotan masyarakat terkait pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif dalam proses penanganan perkara hukum.
Publik menilai bahwa komunikasi penyidik kepada pelapor menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Dalam sistem pelayanan kepolisian, penyidik diketahui memiliki kewajiban memberikan informasi perkembangan penanganan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Ketidakjelasan informasi atau lambannya komunikasi dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sejumlah pemerhati pelayanan publik juga menilai bahwa dugaan pengabaian laporan masyarakat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik
terhadap aparat penegak hukum apabila tidak segera dilakukan evaluasi dan klarifikasi secara terbuka.
Selain itu, masyarakat berharap adanya pengawasan internal yang lebih optimal dari pimpinan institusi maupun pengawasan profesi untuk memastikan setiap laporan masyarakat diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Oknum pihak penyidik unit ranmor lantai Lima diduga tidak ada etika baik dengan ada indikasi sikap arogan terhadap awak media mendampingi laporan perkara masyarakat untuk meminta penyelesaian perkara warga yang dirugikan dan diabaikan laporan perkara berbulan diprediksi kurang lebih 7 bulan ini pun dugaan jangka waktu laporan perkara masyarakat diabaiksn dan tidak ada respon.
Dugaan jejak oknum penyidik dilokasi polres jakarta pusat dua oknum penyidik inisial S Dan AH Polres Jakarta pusat yang dinilai publik cukup tidak nyaman kinerja dan berdampak fatal dan memakan korban dalam tangani perkara laporan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, mengabaikan pelayanan masyarakat, atau tidak profesional dalam penanganan perkara dapat dikenakan sanksi sesuai aturan internal kepolisian, termasuk ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sebagai langkah lanjutan, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta SP2HP, melapor ke Divisi Propam, menggunakan layanan pengaduan Dumas Presisi, hingga menyampaikan laporan ke Ombudsman RI apabila ditemukan dugaan maladministrasi pelayanan publik.
Memang benar dugaan jejak oknum penyidik dilantai lima unit ranmor satreskrim polres jakarta pusat inisial S melalui chat wa terindikasi abaikan komunikasi dari pihak awak media dan juga pihak masyarakat pun udah menilai diduga oknum penyidik polres jakarta pusat tidak bekerja baik hanyalah pembiaran laporan perkara masyarakat cukup meresahkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polres Jakarta pusat terkait dugaan keluhan pelayanan penyidikan tersebut.
(H.R)
Social Footer