SUMENEP – Ketua PKPT IPNU UPI Sumenep, Moh Ali Banun Kalim, mengeluarkan pernyataan keras menolak rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan/penjara.
Menurutnya, langkah ini semakin menelanjangi niat asli kebijakan tersebut bukan demi kesejahteraan gizi masyarakat, melainkan sekadar pembagian proyek dan peluang mengeruk keuntungan dari uang negara.
Dalam pernyataannya, Kalim menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di jenjang pendidikan dasar dan menengah saja masih penuh masalah fatal. Banyak laporan di lapangan menunjukkan makanan yang disajikan basi, tidak layak konsumsi, tidak memenuhi standar gizi, hingga menimbulkan kasus keracunan.
Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan harus ditutup karena tidak memenuhi syarat operasional. Alih-alih mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang rusak tersebut, pemerintah justru berambisi memperlebar sasaran ke tempat yang sama sekali tidak relevan.
"Di sekolah saja pelaksanaannya belum stabil, masih banyak kekacauan, makanan busuk, dan standar gizi yang diabaikan. Belum ada perbaikan nyata, eh malah mau memperlebar sayap ke kampus dan penjara. Ini jelas kelihatan sekali tujuannya apa: makin luas jangkauan, makin besar anggaran yang digelontorkan, makin banyak proyek yang bisa dibagi-bagikan ke pasukan lingkaran kekuasaan," tegas Kalim, Selasa (12/5/2026).
Ia menyoroti rencana MBG Goet to Campus sebagai kesalahan konsep yang mencederai dunia pendidikan. Kampus adalah laboratorium ilmu pengetahuan, tempat penelitian dan pengembangan keilmuan, bukan dapur umum milik negara. Memaksa kampus menjadi pelaksana teknis program sama saja merusak Tri Dharma Perguruan Tinggi, menguras anggaran pendidikan, serta merenggut kemandirian akademik.
"Kalau kampus jadi bagian pelaksana, bagaimana mungkin kampus bisa mengawasi dan mengkritik kebijakan itu secara jujur? Mahasiswa pun adalah warga dewasa yang mandiri, sasaran ini tidak masuk akal sama sekali," tambahnya.
Lebih jauh, rencana membawa MBG ke dalam penjara dinilainya sebagai puncak ketidakwajaran kebijakan. Awalnya digadang-gadang untuk mendukung pertumbuhan anak usia sekolah, kini sasaran diperluas tanpa dasar kebijakan yang jelas. Hal ini makin menguatkan dugaan bahwa program ini hanyalah alat politik dan bisnis.
Kalim juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah beralasan "Daripada uang negara dikorupsi, lebih baik dijadikan makanan rakyat." Menurutnya, alasan itu hanyalah kata-kata manis yang menyesatkan.
"Kami katakan tegas bahwa alasan itu tolol dan palsu. Nyatanya, di dalam perjalanan program MBG ini pun korupsi tetap terjadi. Uang negara tetap dikorupsi, hanya saja jalurnya berubah menjadi pengadaan bahan murah, harga dimanipulasi, kualitas dipangkas. Rakyat tetap rugi, dapat makanan jelek, uang negara tetap hilang. Ini namanya korupsi berbungkus program, lebih licik dan lebih berbahaya," cetusnya.
PKPT IPNU UPI Sumenep menuntut empat hal tegas kepada pemerintah:
1. Hentikan segera seluruh rencana perluasan MBG ke kampus maupun penjara.
2. Lakukan evaluasi total dan transparan atas pelaksanaan MBG yang sudah berjalan, serta proses hukum tegas bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
3. Kembalikan kampus pada fungsinya sebagai pusat pendidikan dan pengawas kebijakan, bukan alat pelaksana proyek negara.
4. Hentikan kebijakan asal jadi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, namun merugikan rakyat luas dan merusak masa depan bangsa.
"Jangan lagi mempermainkan uang rakyat dan nasib bangsa dengan alasan kemanusiaan, padahal isinya hanya kepentingan sendiri. Kami akan terus mengawasi dan mengkritik kebijakan yang keliru ini demi kepentingan umum," tutup Kalim.
Social Footer