RAMALDI: LKPJ KABUPATEN- PURWAKARTA TAHUN - 2025 ADALAH KEMUNAFIKAN YANG HARUS DIBONGKAR

Purwakarta- INDOPERS,co,id //

Ramaldi, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Kabupaten Purwakarta, menduga  bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2025 adalah sebuah kemunafikan. Apakah LKPJ ini benar-benar menjadi alat evaluasi yang tajam, atau justru berubah menjadi panggung legitimasi bagi masalah yang tak kunjung usai ?katanya,pada Sabtu ( 28/03/2026)

Ramaldi menjelaskan ini bukan sekadar rutinitas administrasi, tapi sebuah kejahatan terhadap rakyat! Jika dibiarkan, ini bisa menjadi lingkar normalisasi persoalan, dimana kegagalan dan kelemahan dianggap sebagai hal yang wajar karena tidak pernah diselesaikan hingga tuntas," tegas Ramaldi.

Ramaldi menuduh bahwa BKAD dan TAPD terlibat dalam permainan anggaran yang tidak transparan. "Apakah LKPJ 2025 berani membuka peran strategis dua institusi ini, atau justru menutupinya dengan narasi serapan anggaran yang palsu?" Ucapnya 

"Jika LKPJ tidak secara terbuka menguliti kinerja BKAD, maka patut diduga ada zona nyaman yang sengaja dijaga. Ini adalah sebuah konspirasi untuk menipu rakyat!" kata Ramaldi.

DPRD harus memilih: terbuai oleh retorika eksekutif, atau berdiri tegas sebagai penjaga moral daerah. "Yang paling berbahaya bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan pembiasaan terhadap kesalahan. Masalah dibahas lalu dilupakan, kelemahan dicatat namun tidak diperbaiki. Ini adalah sebuah kejahatan yang harus dihentikan!" tegas Ramaldi.

LKPJ 2025 harus menjadi momentum pembongkaran masalah, ruang untuk koreksi kebijakan, dan titik balik bagi penegakan akuntabilitas. "Semoga agenda ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan awal dari perbaikan yang berkelanjutan demi kemajuan Purwakarta. Tapi saya tidak percaya, karena ini adalah sebuah kemunafikan!" kata Ramaldi.

Ramaldi juga mempertanyakan kerjasama publikasi media yang terselubung. "Apakah media juga terlibat dalam permainan ini? Apakah mereka hanya mempublikasikan berita positif tanpa mengkritisi kinerja pemerintah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab!"

"Jika LKPJ 2025 tidak transparan, maka kita harus mempertanyakan integritas pemerintah dan media. Apakah mereka bekerja untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan golongan dan kepentingan sendiri?" tegas Ramaldi.

( AS/ tim )