Garut, (Indo pers.co.id).-
Kunjungan Kerja Tenaga Ahli menteri pertanian bidang tata kelola pemerintahan Dalam capaian menjalankan program presiden RI Prabowo dalam Peningkatan swasembada pangan.Di Kantor Upt.Pertanian Desa Sindang sari kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Jawa Barat.Rabu(25/03/2026)
Survey alokasi Kondisi saluran irigasi sepanjang 4,5 km yang mengalami kebocoran dan menyebabkan air tidak mengalir dengan baik ke lahan pertanian.
Saluran irigasi tersebut penting untuk meningkatkan produksi petani.
Terjadi banyak kebocoran pada saluran irigasi sehingga air tidak mengalir dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Garut membutuhkan bantuan untuk perbaikan saluran irigasi tersebut.Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang terbatas untuk menangani masalah ini.
Saluran irigasi tersebut penting untuk meningkatkan produksi petani.
Terjadi banyak kebocoran pada saluran irigasi sehingga air tidak mengalir dengan baik.
Ir.H.Nandang Sudrajat,MH.Tenaga ahli menteri pertanian bidang tata kelola pemerintahan Menyampaikan Antisipasi kekeringan ekstrem di Jawa Barat.Pemanfaatan data dan pemetaan wilayah terdampak.Kesiapan dan identifikasi pompa air (OPA).Data Kekeringan: BPS pusat memprediksi kemarau ekstrem di Indonesia hingga awal Januari berdasarkan data dari BMKG.
Terdapat 52 ribu data kekeringan di Jawa Barat yang belum tercatat di KSA BPS. Antisipasi Memetakan lokasi pompa air (OPA) yang sudah ada di Jawa Barat.Mengidentifikasi wilayah di Jawa Barat yang akan mengalami kekeringan.Meminta BDWS untuk berkontribusi dalam penyediaan informasi ini.Memeriksa kondisi OPA yang terpetakan (siap pakai atau tidak).
Ketersediaan OPA Tahun lalu masih ada 400 unit OPA di tingkat provinsi.
Perlu dikonfirmasi apakah jumlah tersebut masih akurat dan mengidentifikasi OPA yang masih berfungsi atau perlu perbaikan.Dalam Antisipasi kemarau panjang dan ekstrem El Nino untuk menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.
Koordinasi antar lembaga untuk mencari solusi dan mencegah gagal panen akibat kekeringan.
Pembagian tugas dan tanggung jawab antar kementerian/lembaga dalam penanganan masalah irigasi dan lahan.Harapan untuk keberlanjutan program ketahanan pangan dan penghentian impor beras.Pemerintah mengantisipasi kemarau panjang dan El Nino ekstrem yang berpotensi mengganggu budidaya tanaman dan menyebabkan gagal panen.katanya pada awak media.Dilakukan koordinasi dengan berbagai organisasi terkait untuk mencari solusi agar petani tidak mengalami kekeringan setelah menanam.
Sementara Dadan Hidayat menyampaikan Program ini merupakan proyek percontohan yang akan dikembangkan di seluruh Jawa Barat. Akan ada pembagian tanggung jawab di lapangan antara BWS, Kementerian Pertanian (Ditjen Lahan dan Irigasi), dan Kementerian PU untuk penanganan irigasi.Anggaran untuk perbaikan irigasi tersedia di Kementerian Pertanian (skala mikro) dan Kementerian PU (skala besar), sesuai dengan Inpres Nomor 2 yang menghilangkan sekat keuangan.
Program ini diharapkan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya impor beras dan mencapai swasembada pangan.Hasil koordinasi akan langsung ditindaklanjuti dengan pembagian tugas dan aksi nyata di lapangan.Pemerintah daerah hanya membantu petani untuk mengkomunikasikan potensi peningkatan produksi kepada Kementerian PUPR.pungkasnya PSP Jawa Barat.
(Ayi Ahmad).
Social Footer