PACITAN – Berkurangnya alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2026 menjadi persoalan yang cukup berat bagi pemerintah desa dalam melanjutkan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pacitan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pacitan agar tetap menjaga fokus kebijakan pada upaya pengentasan kemiskinan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan kemandirian ekonomi desa.
Pernyataan tersebut disampaikan GMNI Pacitan dalam kegiatan silaturahmi dan dialog bersama Dinas PMD Kabupaten Pacitan pada 27 Januari 2026. Dalam forum tersebut, GMNI menegaskan bahwa pengurangan Dana Desa tidak seharusnya menggeser orientasi pembangunan desa dari tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPC GMNI Pacitan, Febri Firdiansyah, menyampaikan bahwa kondisi keterbatasan anggaran harus direspons dengan perencanaan yang matang serta penentuan skala prioritas yang jelas, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
“Pemangkasan Dana Desa tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Justru dalam kondisi anggaran terbatas, Dinas PMD harus memastikan program yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat tetap diutamakan,” tegasnya.
GMNI Pacitan juga menyoroti pentingnya mendorong desa agar lebih mandiri secara ekonomi, salah satunya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan UMKM desa, serta pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa. Upaya tersebut dinilai sebagai solusi strategis jangka menengah dan panjang agar desa tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah.
Selain memberikan masukan kebijakan, GMNI Pacitan menyatakan kesiapan untuk berperan sebagai mitra strategis Dinas PMD dalam kegiatan pendampingan, edukasi masyarakat, serta pengawasan partisipatif di tingkat desa. Sinergi antara pemerintah dan kalangan mahasiswa dianggap penting guna memastikan program desa berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Bagi GMNI, Dinas PMD tidak hanya berperan sebagai pembina anggaran, tetapi juga sebagai perancang arah kemandirian desa. Karena itu, kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, sangat dibutuhkan agar desa tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan,” tambahnya.
Melalui dialog tersebut, GMNI Pacitan berharap Dinas PMD Kabupaten Pacitan mampu merumuskan kebijakan yang responsif, berkeadilan, serta tetap menjaga semangat pemberdayaan dan kemandirian desa di tengah kebijakan pemangkasan Dana Desa.
Social Footer