Purwakarta- INDOPERS,co,id // Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Purwakarta, Ramaldi, menyikapi terkait dugaan ketidak transparannya dalam pengelolaan anggaran kerja sama publikasi dan iklan di lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta.pada Kamis ( 24 Juli 2025)
Menurut Ramaldi, anggaran publikasi DPRD tersebut nilainya sangat besar, namun hingga kini tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada publik, termasuk berapa jumlah media yang terlibat dalam kerja sama dan besaran pagu anggaran yang diterima oleh masing-masing media.
"Dugaan kami, anggaran tersebut telah dipangkas oleh oknum pihak ketiga yang ingin memperkaya diri sendiri. Ini patut dicurigai sebagai bentuk manipulasi dan markup anggaran," tegas Ramaldi di sela-sela kegiatan organisasi pada Rabu siang.
Ramaldi pun menyayangkan kurangnya transparansi dari pihak DPRD Purwakarta. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini karena ada indikasi kuat terjadi pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan anggaran publik.
Anggaran yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap DPRD yang lemah pengawasan pengguna anggaran untuk awak media, DPRD Purwakarta harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dapat diakses oleh masyarakat, Pemerintah dan masyarakat harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengguna anggaran DPRD,
"Kami dari AWPI mendesak aparat hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, untuk tidak tinggal diam. Harus ada audit menyeluruh terhadap aliran dana kerja sama media di DPRD. Ini menyangkut kepercayaan publik dan marwah lembaga pers di daerah kabupaten Purwakarta, ucapnya
Ramaldi juga mengimbau agar DPRD Purwakarta segera membuka data terkait anggaran publikasi tersebut agar masyarakat tahu siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses distribusinya.pungkasya
( Redaksi/tim )
Social Footer